Kisah Tiga Pe En Es di Majalengka
Suatu ketika, saya berbincang-bincang dengan salah seorang sahabat adik saya. Adik saya dan sahabatnya adalah pengurus organisasi kepemudaan di Majalengka. Kebetulan sahabat adik saya adalah seorang PNS. Profesinya adalah seorang paramedik. Ya, karena dia memang lulusan dari bidang ilmu kesehatan. Dia bercerita bahwa beberapa waktu yang lalu dia mengalami pengalaman pahit dalam perjalanan karirnya. Pengalaman pahitnya, saat dia menjabat di Dinas Kesehatan tiba-tiba harus pindah ke Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Halahhhh bumi dan langit, merasa tidak cocok karena memang bukan bidang yang difahami-nya, dia berontak. Upayanya tidak sia-sia, kurang dari setahun, posisinya dikembalikan lagi ke Dinas Kesehatan. Dia hanya ingin menyampaikan pesan, bahwa seseorang ‘telah menyampaikan pesan’ padanya bahwa sebagai Pe En Es dia terikat dengan kepatuhan dan kepatutan pada pimpinannya. Intinya, jika pimpinannya tipe arogan dan penguasa, maka jenjang karir, baperjakat dan lain-lain adalah omong kosong. Apalagi jika dia termasuk pada golongan yang tidak sepaham dengan rezim yang sedang berkuasa.
Di lain waktu saya berbincang dengan salah seorang pejabat tingkat kecamatan. Tentu saja dia PNS. Dia belum lama dilantik menjadi orang nomor satu di sebuah kecamatan. Usianya masih sangat muda. Di satu sisi, ada kebanggaan mengalir dalam darah saya. Betapa tidak, semuda ini sudah jadi ‘raja kecil’. Di sisi lain, ada gelisah tidak tertahankan di mata saya yang sejujurnya tidak dapat saya sembunyikan. Bukan iri, bukan pula dengki, tokh kehidupan saya sekarang sudah lebih dari cukup. Saya hanya bertanya-tanya, prestasi luar biasa apakah yang mendorongnya duduk di singgasana kecil? Sementara banyak senior-seniornya yang masih duduk di posisi yang jabatannya jauh lebih rendah dibanding sang ‘raja kecil’. Di akhir pembicaraan, dengan setengah beribisik ‘raja kecil’ kita bergumam, “Saya habis banyak Kang”. Entah apa maksudnya, saya tidak berani menduga-duga. Ada yang faham?
Pada kesempatan yang lain saya mengobrol dengan salah satu kerabat, bukan kebetulan kalau dia PNS, karena dia telah menjadi PNS jauh sebelum blog ini dibuat. Kerabat saya berkisah, sangat menikmati dunianya sebagai PNS. Padahal dia hanya menjadi orang kedua di kecamatan, dan jabatannya itu telah bertahun-tahun dia jalani. Tanpa mutasi. Tanpa promosi. Bukan karena dia kerabat saya saya anggap dia sebagi orang yang sederhana. Kadang saya menganggapnya orang yang nyaris tanpa ambisi. Tapi dia sangat menikmatinya. Ketika saya tanya, apakah tidak tertarik dengan kedudukan yang lebih tinggi? Dengan cukup diplomatis dia bilang tertarik, sangat tertarik! Tapi jika kedudukan itu harus dibeli dengan sejumlah imbalan, maka dia merasa lebih baik ditempatnya sekarang saja. “Dimana letak kebanggaanya jika jabatan saja harus kita beli”. Dia hanya berharap pimpinannya lebih bijak dalam memberikan penilaian kinerja yang adil dan proporsional pada bawahannya. “Bukan semata-mata fulus” imbuhnya.
Tiga Pe En Es. Tiga kisah berbeda. Satu kesamaan. Bahwa mereka semua adalah abdi negara. Punya atasan dan pimpinan. Butuh pimpinan yang arif dan adil agar mereka bisa bekerja dengan penuh pengabdian.
Satu Lagi Dugaan Korupsi di Majalengka
Majalengka punya Kepala Kejaksaan Negeri yang baru. Tony Sinay yang mengegerkan Majalengka karena mengangkat dugaan korupsi di Dinas Pendidikan telah pindah tugas. Penggantinya adalah Alviand. Dugaan korupsi di Dinas Pendidikan penyidikannya masih dilanjutkan. Memakan korban satu tersangka baru.
Ada dugaan kasus korupsi baru. Alviand merilis bahwa terdapat indikasi penyelewengan pada pengadaan kendaraan dinas Tahun Anggaran 2007. Bukti-bukti masih terus dikumpulkan. Beberapa pejabat telah dimintai keterangan. Semua masih berstatus saksi.
Langkah ini, lagi-lagi mendapat apresiasi berbagai pihak. Pun demikian Kejari Majalengka tampak lebih hati-hati, bagaimanapun yang dimintai keterangan diantaranya adalah para pejabat publik. Memang dalam penegakan hukum asas praduga tak bersalah harus tetap dikedepankan. Agar tidak makan korban pihak-pihak yang sesungguhnya tidak bersalah.
Terlebih suhu politik di Majalengka yang mulai menghangat terkait jelang Pemilihan Bupati bulan Oktober nanti. Jangan sampai supremasi hukum kesannya menjadi alat kepentingan politik. Semoga tidak.
